Peran SAI20 mengawal akuntabilitas dan transparansi G20

Jakarta (ANTARA) - Negara-negara G20 memiliki komitmen kuat dalam mengatasi tantangan global dan menyatukan upaya bersama demi pemulihan ekonomi yang lebih baik dari krisis COVID-19 serta mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif di negara-negara seluruh dunia.

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke seluruh negara di dunia sehingga mengharuskan pemerintah di negara-negara tersebut bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Saat mengatasi krisis akibat virus mematikan tersebut, sejumlah besar dana publik digunakan melalui berbagai inisiatif di tingkat nasional, regional, dan global. Risiko moral atau moral hazard pun menjadi tantangan tersendiri di masa-masa itu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) alias Supreme Audit Institutions (SAI) sebagai mitra negara G20, memiliki peran besar dalam memastikan hingga meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik, serta efektivitas program dan kebijakan masing-masing negara.

Maka dari itu, BPK RI saat Presidensi G20 Indonesia berlangsung menginisiasi pembentukan SAI20 dan mendorong agar SAI bisa menjadi mitra pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi melalui fungsi-fungsi oversight, insight, dan foresight. Ketiga peran ini wajib dijalankan sebuah lembaga pemeriksa berdasarkan INTOSAI Accountability Organization Maturity Model.

Fungsi oversight berupa meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, sedangkan insight adalah memberikan wawasan tentang kebijakan publik dan foresight adalah tinjauan atas pilihan alternatif masa depan. Untuk peran foresight, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menilai Indonesia menjadi yang terdepan dalam penerapannya di antara negara-negara G20.

SAI20 bisa menjadi wahana pendorong peran signifikan SAI negara-negara anggota G20 agar memaksimalkan fungsi insight dan foresight, dengan tetap menjalankan peran oversight agar lebih memberikan nilai dan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Adapun SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan SAI negara anggota G20 dengan tujuan memberikan kontribusi kepada Pemimpin G20 dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.

Engagement group ini mendorong pemerintah agar menegakkan akuntabilitas meski di tengah pandemi, serta menjadi wahana bertukar pengalaman mengenai pemeriksaan atas program dan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Pengalaman SAI negara lain seperti Amerika Serikat (Government Accountability Office/GAO), Inggris (National Audit Office/NAO), atau negara lainnya dalam menjalankan fungsi insight dan foresight bisa menjadi masukan bagi BPK RI yang sedang memperkuat fungsi insight dan pada 2021 menghasilkan strategi foresight pertama.

BPK yang modern dan maju tentu akan menghasilkan produk-produk yang lebih berbobot serta memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. Akuntabilitas yang lebih substansial dan pada level yang semakin tinggi dari sekedar pemeriksaan administratif bisa diwujudkan, sehingga muncul pemahaman bahwa kebutuhan transparansi tata kelola keuangan negara adalah hal yang tidak bisa ditawar.

SAI20 turut menyuarakan hasil-hasil working group G20 di INTOSAI atau asosiasi SAI internasional lainnya mengenai upaya pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sebagaimana diketahui, pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas G20 dalam Presidensi Indonesia.

Suara SAI20 tentunya akan memiliki dampak signifikan, mengingat SAI dari negara-negara G20 merepresentasikan sekitar 2/3 penduduk global, 75 persen perdagangan internasional, dan 80 persen produk domestik bruto (PDB) dunia.

Oleh karenanya, Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi pembentukan SAI20 yang semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di forum G20. SAI20 menjadi warisan, khususnya dalam mewujudkan peran serta SAI dalam mengatasi berbagai tantangan global, mulai dari upaya untuk pulih dari krisis akibat pandemi COVID-19 hingga upaya mempercepat pencapaian target SDGs.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani pun memberikan apresiasi kepada BPK RI atas inisiatif pembentukan SAI20 yang dapat merespons kebutuhan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara di tengah dan pasca pandemi.

Pemulihan ekonomi global dan melanjutkan kerja pencapaian SDGs akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara. Dengan demikian, kerja sama global dalam memperkuat pemulihan ekonomi perlu diarahkan pada kerja sama bidang keuangan dan moneter, yang dapat memberikan ruang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara, walaupun setiap negara memiliki tantangan yang berbeda-beda.

"Melalui kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong, antarnegara diharapkan dapat meningkatkan langkah-langkah yang lebih cepat dalam merespon permasalahan global. Hal ini dapat kita lakukan jika pemerintah, parlemen, dan SAI menggunakan kesempatan dalam forum G20, P20, dan SAI20 untuk membangun komitmen kuat dalam menyelamatkan nasib dunia melalui keputusan-keputusan dan agenda kerja bersama yang nyata," kata Puan.

Kerja sama global dalam melanjutkan capaian SDGs dapat diarahkan kepada kerja sama sektoral, misalnya di bidang kesehatan, pangan, energi, lapangan kerja, pendidikan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau, yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, kerja sama global perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pihak, legislatif, hingga SAI, yang menyentuh substansi antar bidang, multi sektor, geopolitik, ekonomi, sosial, pangan, dan lainnya.

SAI20 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara SAI20 dan komunitas G20, termasuk Parliament 20 (P20). Parlemen, melalui P20, ikut mengambil peran strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah masing-masing negara G20 dalam menjalankan agenda bersama.

Melalui tugas konstitusionalnya, parlemen akan berperan melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat memperkuat implementasi agenda bersama negara G20 yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, mengungkapkan P20 dan SAI20 memiliki kepentingan yang sama dan dapat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mencapai Agenda 2030 untuk SDGs.

"Oleh karena itu, SAI20 perlu bekerja sama dengan parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan keberhasilan kebijakan dan program negara-negara G20,” kata Isma.

Capai komunike

Sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar, SAI20 menghelat KTT pada 29-30 Agustus 2022 yang membahas dua isu prioritas, yakni percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung pencapaian SDGs.

Terkait isu pemulihan ekonomi, SAI20 membahas kebijakan yang diambil pemerintah di negara-negara G20 dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19. Sedangkan mengenai isu SDGs, KTT SAI20 menggarisbawahi terhambatnya upaya pencapaian target SDGs akibat pandemi.

KTT SAI20 dihadiri oleh 12 negara, yakni delapan negara hadir secara langsung dan empat negara hadir secara virtual. Adapun 12 negara tersebut adalah Indonesia, Australia, Argentina Brasil, Arab Saudi, Korea Selatan, India, Rusia, Meksiko, Afrika Selatan, Tiongkok, dan Turki.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebutkan KTT SAI20 menjadi langkah awal kolaborasi lembaga audit negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20.

"Peran pengawasan atau audit itu menjadi penting saat kondisi normal dan tidak normal. Karena krisis juga dialami berbagai negara, kami harapkan pengalaman masing-masing negara ini saling memperkaya, termasuk BPK dalam menghadapi tantangan ke depan," kata Ma'ruf Amin.

Usai KTT berakhir, SAI20 berhasil menyepakati komunike yang berisi 12 pernyataan. Bagian pertama pernyataan bersama terdiri dari 8 pernyataan mengenai rasionalisasi hadirnya SAI20 sebagai engagement group G20.

Kemudian, bagian kedua adalah dua pernyataan rekomendasi SAI20 kepada pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai percepatan pemulihan ekonomi dan capaian Agenda SDGs. Bagian terakhir mengenai keberlanjutan dan kolaborasi SAI20 dalam mempromosikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi administrasi publik.

Komunike SAI20 mengungkapkan urgensi pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menanggapi isu-isu global yang penting untuk memastikan pemetaan komprehensif dan koherensi program, serta kebijakan pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan.

BPK RI telah melakukan berbagai upaya sebagai bukti kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, misalnya melakukan pemeriksaan atas upaya pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor transportasi, serta mengintegrasikan transportasi perkotaan dan menerapkan upaya konservasi energi.

Dengan adanya komunike, SAI20 menjadi suatu kontribusi nyata BPK RI bagi pelaksanaan Presidensi G20 di Tanah Air tahun ini. Atas inisiator pembentukan SAI20 dalam Presidensi G20 Indonesia, BPK RI pun menerima penghargaan dalam acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia baru-baru ini.

Tak hanya komunike, KTT SAI20 turut merilis aturan tata cara alias Rules of Procedures (RoP) yang merupakan aturan tata kelola untuk berbagai kegiatan SAI20 pada masa kini dan masa mendatang.

KTT SAI20 juga memberikan pandangan kepada para anggotanya mengenai gambaran tentang bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada masa pandemi. Adapun selama COVID-19 melanda, Indonesia mampu menjadi contoh dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara.

Hal tersebut antara lain terlihat dari hasil pemeriksaan BPK yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada 83 kementerian/lembaga (K/L) dari total 87 K/L, serta 500 pemerintah daerah (pemda) dari total 530 pemda yang ada.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena tentunya sangat banyak kesempatan untuk melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara di masa krisis.

"Akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara ini pun telah menghasilkan output dan outcome yang baik, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia sudah mulai turun setelah sebelumnya naik ke level dua digit akibat pandemi," ujar Sri Mulyani.

Melalui SAI20, seluruh badan pemeriksa negara-negara G20 ke depannya diharapkan bisa semakin memperkuat fungsi akuntabilitas dan transparansi keuangan negara untuk semakin mendekatkan G20 kepada tujuan utamanya, yakni mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.